Pasuruan, JATIM | SidikFakta.com – Ketua GM-FKPPI sekaligus Budayawan, Ayi Suhata, SH. dan Dalang asal Pasuruan, Ki. Suryo D meminta kembali fungsi gedung kesenian Darmoyudo, Kota Pasuruan. Yang mana berubah alih fungsi menjadi gedung serba guna melalui Perwali No. 1 Tahun 2025. Yang mana tadi pagi Komunitas Seni dan Budaya melakukan audensi dengan DPRD kota Pasuruan berserta OPD terkait.(15/02/25).
Ki Suryo Diharjo dan Ketua GM-FKPPI: Soroti Perwali 2025, Legalitas DKP serta Kampung Budaya
Ketua GM-FKPPI
Sayangnya dalam audensi tersebut Ketua DPRD dan Adi Wibowo, Walikota Pasuruan tidak datang menghadiri. (14/2/2025)
“Kita hanya mewakili suara hati para seniman dan budayawan, jadi meminta memang agar permasalahan gedung kesenian itu dikembalikan sesuai dengan awalnya sebagai gedung yang digunakan untuk mengapresiasi maupun bentuk ekspresi seniman, dan sekarang malah dijadikan gedung serba tak berguna.” gurau Ki Dalang
Dalam audensi tadi hanya terwakilkan, wakil komisi-komisi dan kabid kebudayaan. Padahal audensi tersebut harapannya kehadiran Ketua DPRD, Walikota dan Kepala OPD yang membidangi.
Audensi hari ini hanya mendapatkan tanggapan oleh bukan yang membidangi.
Jadi kita menuntutnya kepada mereka yang mempunyai kebijakan dan keputusan.
Kalau begini lempar bola nanti, dan rakyat hanya terbenturkan dengan undang-undang tidak ada solusinya.
“Seharusnya awalnya dana turun diminta untuk gedung kesenian, sekarang jadi ya diberikan pada seniman. Jangan untuk dikomersilkan yang lain, hanya itu tuntutan kami..!” tegas Ki Suryo
Selain itu, terkait ada retribusi sewa gedung kesenian. Walaupun ada pengecualian bagi seniman dan budayawan melalui rekomendasi dari Walikota.
“Apakah seorang Walikota hanya mengurusi seniman dan budayawan saja, dan kita harus mengadu ke siapa..?.” tanya Ki Dalang
Ki Suryo D, dalang asal Pasuruan berharap,
“Semoga ada titik temu bagi mereka yang membuat kebijakan dan kita yang mendapatkan kebijakan itu, bagaimana?ada titik temunya jangan saling lempar dulunya untuk kesenian, sekarang ya untuk kesenian itu yang pertama,. Kedua jangan berlindung dibalik undang-undang, memang semua ada Perda dan Perwali nya,” pungkasnya
Selain itu, Ayi Suhaya, SH., menanggapi hasil audensi tersebut,
“Memang ada aturan Perwali dari Walikota Tahun 2025, akan tetapi kita sayangkan, sebagai pelaku budaya serta pemerhati budaya kota Pasuruan. Melihat ada retribusi kita sayangkan pelaku budayawan itu apa adanya, kalau ditarif per-jam untuk menggunakan gedung kesenian dari mana uang tersebut? ” ujar Ayi
Ayik Suhaya, menegaskan
“Gedung kesenian itu dari uang rakyat (APBD), bangunan gedung itu dijaman kepemimpinan Bapak Setiyono. Untuk itu dari kesenian ya kembali ke kesenian dan kebudayaan (Jasmerah), bukan untuk gedung serba guna. Makanya kami meminta kepada DPR untuk menyampaikan ke Walikota dan Dinas terkait untuk merevisi isi Perwali tersebut” tegas Ketua GM-FKPPI Kota Pasuruan
Baca Juga : Dalam Rangka Hari Ulang Tahun Kota Pasuruan, Disperindag Gelar Resik-resik Pasar Kebonagung
Selain gedung kesenian, Ayi juga menanyakan tekait legal standing Dewan Kebudayaan Pasuruan,
“Legalitas DKP bagaimana, AD/ART dan pengurusnya ada atau tidak.?ditambah lagi kampung budaya yang ada di kota Pasuruan.” ucapnya
Harapannya kedepan,
“Jangan pilih-pilih, semua wajib dilibatkan seniman maupun budayawan yang ada di kota Pasuruan, tanpa ada yang namanya prioritas semua harus sama.” pungkas Ayi Suhaya
// M. Ichwan //
Kabiro Pasuruan Raya
